Archipelago

  Ekonomi Industri memegang peranan penting dalam perekonomian kemasyarakatan di kecamatan mandau.Angka yang tercatat oleh dinas terkait ,menyebutkan, sebanyak dua industri besar dan lima industri sedang beroperasi di wilayah Kecamatan Mandau. Sedangkan untuk industri kecil 96 unit dan industri mikro 233 unit, selama kurun waktu tahun 2011. Selain industri, perdagangan juga merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kecamatan Mandau. Sebagai wilayah perlintasan antar propinsidan antar kabupaten, Kecamatan Mandau memilki sarana perdagangan dan akomodasi yang terbilang dalam jumlah yang relatif banyak. Koperasi sebagai dasar perekonomian Indonesia juga berkembang cukup marak di Kecamatan Mandau. Tercatat sebanyak 9 unit KUD dan 88 unit koperasi non KUD tersebar di seluruh desa/kelurahan. Jumlah anggota koperasi mencapai 2.391 orang selama Tahun 2011. Duri adalah salah satu   ladang minyak   di provinsi Riau. Ladang Minyak   Duri   telah dieksploitas...

B U P A T I  B E N G K A L I S P E N G U M U M A N Nomor : 400/KSR/585/2014 T E N T A N G PENETAPAN PERSYARATAN BIAYA PENULISAN TUGAS AKHIR (D3), SKRIPSI (S1), TESIS (S2) DAN DISERTASI (S3) KEPADA MAHASISWA YANG BERASAL DARI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2014 Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 28 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan memberikan Bantuan biaya Penulisan Tugas Akhir (D3), Skripsi (S1), Tesis (S2) dan Disertasi (S3) yang berasal dari Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 dengan persyaratan sebagai berikut : 1. Mahasiswa/i yang bersangkutan atau salah satu Orang tuanya lahir dan berdomisili di Kabupaten Bengkalis yang dibuktikan dengan menunjukan identitas diri (Kartu Keluarga, KTP dan Akte Kelahiran); 2. Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); 3. Kriteria Program Studi : a. Tugas Akhir (D3), sedang kuliah mini...

O tonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti : 1. Hubungan luar negeri 2. Pengadilan 3.Moneter dan keuangan 4. Pertahanan dan keamanan O tonomi daerah pada prinsipnya mempunyai tiga aspek, yaitu : 1.       Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 2.      Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional. 3.      Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber p...